AKSI SOLIDARITAS ALIANSI MAHASISWA MENUNTUT KEADILAN UNTUK URUTSEWU

KOHATI Turut Aktif turun ke jalan untuk memperjuangkan petani urutsewu, terdiri dari Kabid PTKP (Dilla Novita Rizki) dan Bendum Komisariat (Pramita Novia Damyanti.

Aksi Teatrikal "TNI Menindas Rakyat".

2. HMI Komisariat Fisipol UGM turut Berpartisipasi aktif dalam aliansi untuk keadilan Urutsewu di selasa (15/9)

FOKUS (Front Keadilan Untuk Urutsewu) melakukan aksi di pertigaan revolusi, atau pertigaan di depan UIN Sunan Kalijaga.

HMI FISIPOL UGM AKSI BERSAMA FRONT KEADILAN URUT SEWU ATAS KASUS PERAMPASAN TANAH PETANI

Sinar matahari yang cukup terik dan aspal yang panas, tidak menggentarkan langkah kaki puluhan aktivis dari berbagai gerakan mahasiswa di Jogjakarta dalam melakukan aksi Selasa, (15/9). Aksi menuntut keadilan atas kasus perampasan tanah di urutsewu tersebut dilakukan di pertigaan revolusi yang terletak depan UIN Sunan Kalijaga. Aliansi ini menamakan diri FOKUS (Front Keadilan untuk Urutsewu) yang terdiri dari berbagai elemen gerakan mahasiswa, seperti HMI Fisipol UGM, GMNI Komsat Geografi UGM, Social Movement Institute, SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), IMM A.R. Fachrudin UMY, GIB, FAM-J  dan organisasi lainnya.

Konflik yang terjadi di Urut sewu merupakan konflik antara petani dan TNI AD. Luas wilayah konflik membentang sepanjang 22.5 kilometer dan memiliki lebar 500 meter, di daerah Urut sewu, Kebumen yang di dalamnya terdiri dari tiga kecamatan yaitu Bulupesantren, Ambal dan Mirit. Wilayah pesisir pantai selatan tersebut telah dipinjam oleh TNI sejak tahun 1982 untuk latihan tembak senjata berat. Namun pada tahun 1998 TNI AD melakukan klaim sepihak terhadap tanah yang biasa dipakai untuk mereka latihan, berawal dari pemetaan, kemudian mengklaim 500 meter tanah dari bibir pantai padahal dalam interval jarak tersebut terdapat tanah-tanah yang digunakan warga untuk pertanian.

Konflik kemudian terus berlanjut dimana pangdam IV Diponegoro mengirimkan surat kepada PT. Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), nomor : B/1461/IX/2008, tanggal 25 September 2008, mengizinkan hadirnya tambang pasir besi di Kecamatan Mirit. Berdasarkan surat ini nampak jelas bahwa TNI telah melakukan klaim sepihak atas tanah pesisir Urut sewu, sekaligus telah melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas tidak boleh dilakukan oleh TNI (selamatkanbumi.com: 2014).

Konflik berujung pada kekerasan terjadi pada tahun 2011 dimana warga memperingati peristiwa meninggalnya beberapa petani akibat terkena ledakan mortir. Kemudian warga melakukan blokade dari pohon, lalu TNI membongkar blokade tersebut dan warga yang melihat pembongkaran tersebut tidak terima, blokade dibuat lagi dan warga melempari gedung peluru bekas milik TNI. Tentara kemudian melakukan aksi balas dengan menyerang, memukul dan menembak warga dengan peluru karet. kejadian ini menyebabkan 6 orang warga dikriminalisasi, 13 orang luka-luka dimana 6 orang diantaranya luka akibat tembakan peluru karet (selamatkanbumi.com : 2014) .

Aksi oleh rakyat di wilayah Urut sewu terus berlangsung secara berkala dari tahun 2012 hingga 2013. Pada tahun 2013 TNI mulai melakukan pemagaran walaupun warga terus melakukan perlawanan terhadap TNI. Pemagaran seringkali dilakukan malam hari agar tidak diketahui oleh masyarakat. Kekerasan terbaru terjadi pada 22 Agustus 2015 di kecamatan Mirit desa Miromartan, dimana terjadi kekerasan terhadap petani oleh aparat TNI yang melakukan pemukulan, pengeroyokan seperti mementung dan menginjak-injak para petani yang memprotes dilakukannya pemagaran di wilayah pertanian mereka. Beberapa orang mengalami patah tulang dan luka-luka salah satunya ibu hamil 4 bulan, korban berjumlah 17 belas orang dan 6 orang harus dilarikan ke rumah sakit.

Rasa Simpati akan kasus tersebut, berbagai aliansi di beberapa wilayah melakukan aksi serempak pada tanggal 15 September untuk sebagai bentuk rasa solidaritas terhadap peristiwa konflik di Urut sewu. Aksi tidak hanya dilakukan di Jogjakarta, namun juga di Semarang, Cirebon, Purwokerto, dan Kebumen. Sebelumnya pada tanggal 14 September, HMI Komsat Fisipol dan sekitar 20 perwakilan gerakan mahasiswa dari Jogjakarta dari Purwokerto berangkat ke Kebumen untuk melakukan aksi bersama warga Urut sewu dan gerakan mahasiswa di Kebumen. Mereka menuntut dibentuknya Pansus dalam menyelesaikan permasalahan ini. Setelah sekian lama bersabar akhirnya dibentuklah pansus yang terdiri dari akademisi dan pihak pemerintah.

Tuntutan kami dalam aksi 15 September tersebut adalah:
1. Hentikan pemagaran tanah rakyat oleh TNI di Uruts sewu
2. Libatkan masyarakat dalam tim mediator kasus Urut sewu
3. Netralisir intervensi militer di ruang-ruang publik
4. Hentikan perampasan lahan rakyat
5. Usut tuntas kekerasan militer terhadap masyarakat Uruts ewu
6. Reformasi Agraria

(Ical)

Read more ...

HMI Komisariat Fisipol UGM Mendukung Aksi Solidaritas Menuntut Kebebasan Mimbar Akademik di Universitas Brawijaya

Surat Pernyataan Bersama

Solidaritas Kebebasan Akademik Yogyakarta

Foto surat dukungan dari solidaritas kebebasan akademik yogyakarta

Melalui surat pernyataan bersama ini, kami mengutuk praktik sewenang-wenang yang dilakukan para pendidik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB) Malang yang telah melakukan pembubaran paksa kegiatan mahasiswa dari Lembaga Pers Mahasiswa DIANNS. Praktik demikian kami nilai telah melanggar marwah institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan kebebasan ekspresi mahasiswa. Melalui praktik yang ditunjukkan Dekanat FIA, kami mencap Kampus Brawijaya telah disusupi oleh antek-antek Orbais. Hal ini ditunjukkan melakui praktik sewenang-wenang berupa pembubaran paksa kegiatan mahasiswa dan intimidasi berwujud pemanggilan orangtua oleh pihak kampus sebagai dampak pelaksanaan kegiatan tersebut. Apa yang dilakukan pihak Dekanat FIA ini secara gamblang menunjukkan beroperasinya kembali praktik NKK BKK sebagaimana di era rezim despotik Soeharto.

Argumentasi Solidaritas Kebebasan Akademik Yogyakarta:

Kami menggalang aksi solidaritas kebebasan akademik di Yogyakarta dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Standar ganda yang diperlakukan oleh para pendidik FIA dalam melarang kegiatan mahasiswa menonton film “Samin Versus Semen” dan “Alkinemokiye” patut dipertanyakan, mengingat film tersebut telah diputar berkali-kali di Yogyakarta, diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, dan Universitas Sanata Dharma, termasuk kampus di beberapa kota lainnya. Klaim norma pendidikan seperti apakah yang dipakai Universitas Brawijaya sehingga melarang pemutaran film tersebut? Sungguh mencurigakan.
2. Acara yang diadakan oleh LPM DIANNS sejak awal sudah mendapat izin dari pihak rektorat Brawijaya yang diterbitkan tanggal 13 April 2015 oleh pihak Pejabat Rektorat bernama Marfuah. Surat izin rektorat pun sudah ditembuskan ke pihak Dekanat FIA Brawijaya. Pertanyaannya, mengapa jawaban atas izin pihak Rektorat tidak dijawab secara tertulis malah mengerahkan pihak keamanan kampus untuk membubarkan acara? Sungguh tidak demokratis.
3. Tindakan pelarangan sebagaimana yang berhasil direkam dan diunggah di youtube.com jelas sekali menunjukkan bahwa pelarangan itu berdasarkan alasan yang mengada-ada. Pernyataan dosen FIA bernama Drs. H. Luqman Hakim M.Sc bahwa film yang diputar oleh LPM DIANNS adalah film propaganda jelas tidak berdasar. Hampir semua film pasti memiliki perspektif maupun cara pandang tertentu, karena memang demikian eksistensi film hadir. Karenanya, membedah film adalah wahana pendidikan paling tepat, terutamauntuk mendiskusikan sebuah realitas maupun fenomena yang ada di masyarakat. Jika memang Bapak Luqman Hakim melihat itu sebagai propaganda, maka cara elegan yang sesuai kaidah akademik adalah dengan menunjukkan dititik mana anggapan propaganda itu. Apakah Bapak bisa dan berani berdebat? Karena menjadi pertanyaan besar, dalam kepentingan apakah pihak Dekanat FIA melarang pemutaran film ini, apakah sudah ada keterlibatan korporasi di ruang-ruang kerja dosen-dosen Brawijaya?

Pelanggaran:

Kami menilai, apa yang dilakukan para pendidik di Kampus Brawijaya telah mencederai semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, bahkan menjauhkan para mahasiswanya dari isu-isu yang ada di akar rumput (yang dihadapi rakyat). Pelanggaran ini jauh lebih besar dibanding dengan pelanggaran legal formal seperti UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jika sebuah kampus sudah menjauhkan para mahasiswanya dari persoalan yang dihadapi masyarakat bawah, artinya universitas itu bukan melangsungkan pendidikan, namun pembodohan.

Tuntutan:

1. Menuntut Rektor UB, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS agar menjunjung tinggi marwah akademik dengan memberi jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat seluruh sivitas akademika Kampus Brawijaya. Untuk itu, pihak Rektor harus menindak tegas praktik-praktik penuh kesewenang-wenangan ala Orbais sebagaimana dilakukan pihak Dekanant FIA.
2. Menuntuk pihak dekanat FIA, khususnya Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan FIA UB untuk meminta maaf pada para mahasiswa karena telah membiarkan jajarannya melakukan praktik penindasan di dunia pendidikan. Selanjutnya memberikan garansi jaminan atas kebebasan berekspresi para mahasiswa untuk melakukan kerja-kerja kreatifnya.
3. Menyerukan para dosen-dosen Universitas Brawijaya untuk turut bersuara atas ketidakbenaran dan kesemena-menaan yang telah dilakukan oknum-oknum dosen Brawijaya. Sebagaimana Che Guevara pernah sampaikan, “Jika hati Anda bergetar melihat penindasan, maka bersuaralah. Sebab diam adalah bentuk penghianatan”. Diamnya para dosen Brawijaya sama artinya dengan penghianatan terhadap institusi pendidikannya sendiri.

Surat bersama ini merupakan suara solidaritas sebagai sesama mahasiswa. Kami di sini sudah menikmati kebebasan berekspresi seluas-luasnya. Maka, di tengah saudara-saudara kami yang ditindas, maka kami tidak akan tinggal diam. Kebebasan berekspresi harus menjadi norma kehidupan kampus di seluruh wilayah Indonesia. Unduh surat bersama.

Tembusan:

1. Prof. Muhammad Nasir, Ph.D, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc, Direktur Jenderal Ditjen Pendidikan Tinggi.
3. Dr. Ir. Illah Sailah MS, Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti.
4. Prof. Dr. Supriadi Rustad, M.Si, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti.
5. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, Rektor Universitas Brawijaya.
6. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
7. Syaukani Ichsan, Pimpinan Umum LPM Dianns.
     
   (surat pernyataan dikuti dari http://literasi.co/bersihkan-kampus-brawijaya-dari-para-orbais/ pada 9-Mei-2015 pukul 8.39 WIB)

Surat pernyataan ini ditantangani oleh berbagai elemen dan gerakan mahasiswa di Jogjakarta termasuk dalam hal ini Komisariat Fisipol UGM, Kohati Fisipol UGM dan Partai Booulevard UGM. Penandatanganan pakta dukungan dilakukan oleh kanda Faizal Akbar selaku ketua umum HMI Komsat Fisipol UGM, untuk Kohati ditandatangani oleh Yunda Fauziah Fitrianingrum dan Partai Boulevard oleh ketua partainya saudara Pinto Buana Putera. Melalui aksi ini Komisariat Fisipol menyatakan bahwa sebagai jati diri tempat ditempanya para intelektual seharusnya kampus menjamin hadirnya kebebasan mimbar akademik, dimana perilaku pembubaran seperti yang terjadi di UB seharusnya tidak terjadi karena merupakan tindakan yang menginjak-injak hakikat seorang intelektual.

Read more ...

HMI beraksi di Mapoltabes Jogja

Minggu, 07 Maret 2010 09:21:49

JOGJA: Puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Jogja Sabtu (5/3) siang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Mapoltabes Jogja, memprotes tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa HMI di Makassar. Aksi yang dikoordinatori oleh Taufi q Saifuddin itu diawali dengan long march dari Bunderan UGM, terus ke arah Tugu dan masuk ke Jalan Malioboro. 

Dalam pernyataan pers-nya, HMI Cabang Jogja mengatakan, apapun alasannya polisi tidak dibenarkan melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap masyarakat. Kewajiban polisi adalah mengayomi masyarakat. Sampai di depan Mapoltabes Jogja, puluhan polisi sudah siaga dengan menutup gerbang Mapoltabes, sehingga mahasiswa HMI tidak bisa masuk dan hanya berorasi di depan Mapoltabes. 

Wahyu Minarno, Ketua Cabang HMI Jogja dalam pernyataannya mengatakan bahwa kejadian di Makassar sebenarnya adalah sebuah rekayasa politik untuk mengkriminalisasikan gerakan mahasiswa. Polisi telah dijadikan oleh rezim sebaga alat untuk menindas masyarakat. 

“Seharusnya ada solusi yang bijak untuk meredam aksi-aksi teman-teman di Makassar yang terkenal keras, bukan dengan cara kekerasan,” imbuh Ichsan Ahmad Barokah, dari Komisariat HMI Fisipol UGM. Ia melanjutkan, HMI siap melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak diindahkan. 

Soal Century 
Selain melakukan aksi solidaritas terhadap teman-teman mereka di Makassar, para demonstran pun menuntut pengalihan kasus Century dari mekanisme politik menuju mekanisme hukum, meminta KPK segera mengambilalih proses hukumnya, mereformasi kebijakan perbankan nasional, mendesak presiden untuk tidak bertele-tele dalam mengambil keputusan atas pelanggaran korupsi, meminta Budiono dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, serta mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses hukum Century. 

Setelah berorasi, para demonstran kemudian menyerahkan sepucuk surat raksasa yang berisi “Saran, usulan dan tak lupa peringatan bagi Kepolisian Republik Indonesia, yang semakin tak bersahabat dengan masyarakat”, dan diterima oleh Ipda Legowo, mewakili pihak kepolisian. 

Setelah menyerahkan surat raksasa tersebut, peserta aksi melanjutkan long march ke perempatan Kantor Pos Besar, membentuk lingkaran dan berorasi, serta membakar ban bekas sebagai bentuk simbolik memusnahkan virus bangsa, serta diakhiri dengan melakukan salat ghaib bersama. 

Jangan jadi musuh Menanggapi demo mahasiswa di Makassar sosiolog Imam B Prasodjo mengatakan mahasiswa, jangan sampai justru menjadi musuh rakyat. Pasalnya, dengan mengatasnamakan suara rakyat, mereka justru lebih banyak merusak fasilitas umum. 

“Yang sedang terancam, komunitas akademis di Makassar,” tandasnya, seperti dikutip detikcom, kemarin. Imam menambahkan perlu ada reposisi kepemimpinan di tubuh ormas dan organisasi kemahasiswaan di Makassar untuk mengakhiri situasi tersebut. 

“Mahasiswa harus segera mereposisi kepemimpinan yang didukung oleh tokoh-tokoh di Makassar,” ujarnya. Mulai dari Jusuf Kalla, Andi Mallarangeng serta beberapa tokoh nasional yang berasal dari Makassar, diharap mau untuk mendorong reposisi tersebut. 

Hal ini dirasa sangat perlu karena selama ini Makassar cenderung lebih dikenal dengan aksi yang berujung tindak kekerasan. “Saya khawatir mahasiswa di situ [Makassar] akan lebih dikenal dengan unjuk rasa dengan kekerasan dibanding aktivitas akademiknya,” jelasnya.(MG Noviarizal Fernandez)

Read more ...

Tuntut Polisi, HMI Bakar Ban di Yogyakarta

Sabtu, 06 Maret 2010 14:59:00

Massa HMI saat membakar ban di perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. (Foto : Rani Dwi Lestari)






YOGYA (KRjogja.com) - Aksi massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta sebagai bentuk rasa solidaritas atas insiden penyerangan HMI di Makassar berlanjut. Setelah sebelumnya sempat ricuh di gedung DPRD DIY, demonstran melanjutkan aksinya ke Poltabes Yogyakarta, Sabtu (6/3).



Di temapat ini, massa HMI cabang Yogyakarta bergabung dengan massa HMI cabang komisariat FISIPOL UGM yang sebelumnya telah berada di lokasi. Puluhan massa membawa sepucuk surat raksasa yang ditujukan pada jajaran Polri yang peringatan bagi Kepolisian yang dinilai represif kepada masyarakat. Surat tersebut akhirnya diterima oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Poltabes Yogyakarta, Ipda Legowo.



Ketua HMI Yogyakarta, Wahyu Minarno mengungkapkan, apapun alasannya, tidak dibenarkan Polisi melakukan tindakan penyerangan dan pemukulan terhadap masyarakat. "Kepolisian seharusnya dapat mencari solusi terbaik atas gejolak yang terjadi di masyarakat dan menyelesaikannya secara profesional tanpa kekerasan fisik. Harus disadari bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat," tegasnya.



Setelah melakukan orasi beberapa saat, massa gabungan HMI tersebut pada awalnya akan melakukan aksi bakar ban ditempat. Namun hal tersebut urung dilakukan dan dilanjutkan longmarch menuju perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Di sana, massa yang semakin memanas akhirnya melakukan aksi bakar ban dan membentuk lingkaran besar.



Ulah massa tersebut sempat menimbulkan kemacetan lalu-lintas. Akan tetapi tidak ada satupun pihak Kepolisian yang berusaha menghentikan pembakaran ban tersebut. Selain melakukan aksi solidaritas terhadap HMI Makassar, tuntutan yang massa usung tetap sama, yakni penuntasan kasus benk Century menuju mekanisme hukum serta kutukan terhadap aksi kekerasan pihak Kepolisian kepada mahasiswa.



"Kami juga menegaskan kembali agar terjadinya aksi kekerasan pihak Kepolisian kepada mahasiswa jangan sampai dijadikan alat untuk mengalihkan isu bank Century. Kami akan terus melakukan aksi dan pengawalan agar kasus tersebut bisa cepat tuntas," tandasnya. (Ran)

Read more ...

Bentrok di Cikini, Setelah Adu Jotos, Polisi dan Massa HMI Mundur

Posted in Berita Utama by Redaksi on Maret 7th, 2010

BAKAR BAN: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta melakukan aksi dengan membakar ban di depan Kantor Pos Besar, Yogyakarta, Sabtu (6/3). Aksi HMI Yogyakarta tersebut sebagai bentuk solidaritas terkait insiden bentrokan yang terjadi antara mahasiswa dan Polisi di Makasar dan Jakarta. (Foto Ant/Wahyu Putro A)

Jakarta (SIB)

Selain di Makassar, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga bentrok dengan polisi di Jakarta.Mereka bentrok di Cikini, Jakarta Pusat. Hingga pukul 20.30 WIB, suasana masih tegang.

Pantuan detikcom, Jumat (5/3) massa HMI yang berjumlah sekitar 50 orang melakukan aksinya tepat di depan rumah makan cepat saji, KFC, Jl Cikini Raya. Beberapa di antara mereka ada yang sengaja memblokade jalan Cikini.

Tak ingin menimbulkan kemacetan lalu lintas, polisi akhirnya mengejar massa HMI sehingga lari terbirit-birit ke samping KFC. Namun massa HMI terus melempari polisi dan warga di sekitar lokasi dengan batu.

Massa sempat melakukan aksi bakar bendera di tengah jalan. Namun, aparat kepolisian sigap memadamkan api itu.

Hingga saat ini situasi masih berlangsung tegang. Pengelola restoran KFC juga kembali tidak membuka gerainya. Namun situasi lalu lintas di Cikini berjalan normal.

Setelah Adu Jotos, Polisi dan Massa HMI Mundur

Setelah sempat saling bertukar pukulan, massa HMI dan aparat kepolisian sama-sama mundur dari posisi awal. Bentrokan yang terjadi di antara mereka pecah akibat provokasi massa HMI lakukan.

Bentrokan pecah sekitar pukul 20.30 WIB, Jumat (5/3). Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi kejadian, aparat kepolisian mundur sekitar 50 meter dari barikade tameng. Sedangkan massa HMI saat ini masih terus bertahan di Jl Cilosari, Jakarta.

Sebelum bentrokan pecah, dari arah massa HMI terlontar kata-kata kotor yang ditujukan kepada polisi. Massa HMI lalu mendorong barisan polisi agar mundur dan seketika itu kedua kelompok bertukar pukulan.

Tidak lama kemudian massa HMI menghentikan aksi dorong itu. “Kami akan mundur kalo polisi juga mundur!” seru salah seorang di antara mereka.

Menanggapi itu barisan polisi pun mundur. Tetapi barikade tameng tidak dibongkar. Beberapa saat kemudian terlihat personil polisi tambahan tiba di lokasi.

Hingga saat suasana masih terasa tegang. Pertigaan antara Jl Cikini Raya dengan Jl Cilosari yang biasanya ramai dengan gerobak penjual makanan, kini tampak sepi karena para pedagang memilih mengemasi dagangannya agar terhindar dari lemparan batu dan kerusakan lain yang mungkin timbul.

Sedangkan arus lalu lintas dari arah Taman Ismail Marzuki ke arah Menteng dan Salemba mulai mengalir. Meski demikian masih tersendat akibat kerumunan warga yang menonton kejadian bentrokan itu.

5 Anggota HMI Luka Akibat Bentrokan

Lima anggota HMI mengalami luka akibat bentrokan dengan polisi tadi malam. Para korban luka ini sudah mendapatkan perawatan di RS Cipto Mangunkusumo yang berada tidak jauh dari lokasi bentrokan di Cikini.

“Saat aksi kemarin ada 5 teman kita tang terluka,” kata Kordinator Aksi HMI, Agus Harta, di Sekertariat PB HMI, Jl. Cikosari, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/3).

Salah seorang yang mengalami luka itu adalah Dede (23). Mata sebelesah kiri aktifis ini terlihat memar. “Saya luka karena dipukul dan diinjak, ada juga teman yang dilindas dengan sepeda motor,” ujar Dede.

Lebih lanjut Dede menyatakan, dia dan empat temannya sudah memintakan visum ke RSCM. Hasil visum itu yang akan HMI pakai untuk mengambil langkah hukum terhadap bentrokan menyusul aksi unjuk rasa yang mereka tujukan sebagai solidaritas terhadap rekan-rekannya di Makassar.

“Kita harapkan ada upaya hukum dari kepolisian,” sambungnya.

Mahasiswa & Polisi Saling Dorong di Mabes Polri, M Ali Diamankan

Aksi unjuk rasa ratusan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Mabes Polri memanas. Mahasiswa dan polisi saling dorong. Seorang mahasiswa, M Ali, kepergok melempar batu ke arah polisi dan diamankan.

Gesekan ini terjadi di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (5/3) pukul 16.30 WIB.

Saat aksi saling dorong antara ratusan dan aparat kepolisian, 1 mahasiswa tertangkap tangan melempari polisi dengan batu. Mahasiswa yang berada di barisan depan itu langsung dibekuk. Ia sempat melawan. 6 Polisi pun menggotong si mahasiswa dan dibawa masuk ke Gedung Bareskrim, Mabes Polri. Mahasiswa lainnya tampak emosi melihat temannya diamankan.

“Bebaskan teman kami. Kalau 5 menit tidak dibebaskan kami akan melakukan tindakan-tindakan. Polisi jahat,” teriak mahasiswa yang terus melontarkan caci maki sambil saling dorong.

Aksi mendorong berlangsung sekitar 15 menit. Selanjutnya, 3 perwakilan mahasiswa akhirnya bernegosiasi dengan polisi. Polisi membebaskan mahasiswa itu yang diketahui bernama M Ali, 10 menit kemudian.

“Nggak-nggak (lempar batu) kok,” kata M Ali sambil lari ke arah luar.

Massa HMI yang menuntut Kapolda Sulselbar Irjen Pol Adang Rochyana dicopot ini kemudian membubarkan diri. Arus lalu lintas sempat tersendat di sepanjang Jalan Trunojoyo menuju Jalan Tendean, Jakarta Selatan.

Ketegangan Mereda, Akbar Tandjung Temui Massa HMI

Ketegangan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat mereda setelah terjadi negosiasi antara massa HMI dengan polisi. Beberapa menit kemudian, tokoh senior HMI yang merupakan politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung, menemui massa HMI yang berdemo.

Akbar Tandjung yang mengenakan jaket cokelat tiba di lokasi demo sekitar pukul 20.50 WIB, Jumat (5/3). Akbar didampingi sejumlah orang menemui massa HMI.

Sementara itu, sebagian besar aparat kepolisian sudah menarik diri dari jalan itu. Mahasiswa juga mulai meredakan emosinya dan tidak lagi memblokir jalan. Jalan Raya Cikini yang sempat diblokir massa kini sudah dibuka kembali.

Akbar menemui massa HMI dengan berjalan kaki dari pertigaan Jalan Cikini Raya. Setelah tiba di lokasi, Akbar kemudian masuk ke Sekretariat HMI di Jalan Cilosari.

“Iya saya denger ada demo, dan katanya sempat ricuh. Mereka ini adalah adik-adk saya dulu,” kata Akbar yang merupakan mantan Ketua Umum PB HMI. Hingga pukul 21.00 WIB, Akbar Tandjung masih bertemu massa HMI.

Walikota Jakpus Susul Akbar ke Markas HMI

Upaya untuk meredam emosi massa HMI di Jalan Cikini Jakarta Pusat terus dilakukan. Walikota Jakpus Sylviana Murni menyusul mantan Ketua Umum PB HMI Akbar Tandjung ke markas HMI.

Pantuan detikcom, Jumat (5/3) Sylviana yang ditemani ajudannya tiba sekitar pukul 21.20 WIB. Tanpa komentar, Sylviana langsung masuk ke Sekretariat HMI di Jalan Cilosari.

Sementara itu, konsentrasi massa HMI kini tidak lagi berada di pinggiran Jalan Cikini. Semua massa HMI sudah masuk ke dalam dan memblokade jalan dengan portal.

Setiap orang yang hendak masuk ke Jl Cilosari diperiksa dengan ketat oleh anggota HMI. Sedangkan polisi masih terus berjaga-jaga di luar. Hingga pukul 21.40 WIB, pertemuan Akbar, Sylviana dan pengurus HMI masih terus berlangsung.

Sebelumnya sempat terjadi ketegangan antara massa HMI yang memblokir Jalan Cikini dengan aparat kepolisian. Mereka sempat saling dorong, bahkan sempat saling pukul.

Pasca Rusuh, Sekretariat HMI Jakarta Lengang

Pasca bentrokan antara massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan kepolisian pada Jumat (5/3) malam, sekretariat organisasi kemahasiswaan tersebut di Jl Cilosari, Menteng, Jakarta Pusat, tampak kosong. Tidak ada aktivitas yang mencolok di tempat tersebut.

Pantuan detikcom, Sabtu (6/3), bangunan yang bercat hijau putih tersebut sepi. Tidak terlihat kegiatan yang berasal dari dalam gedung. Hanya ada sekitar 10 orang mahasiswa HMI yang sedang beristirahat. Tampaknya mereka masih kelelahan setelah bentrokan semalam.

Di depan gerbang sekertariat HMI Jakarta tersebut dipasang sebuah spanduk berwarna putih. Spanduk berukuran sekitar 2 X 2 meter itu bertuliskan “Kawasan Anti Polisi”. Arus lalu lintas di sekitar kantor sekretariat PB HMI tampak normal. Toko-toko juga sudah beraktivitas seperti biasa.

Ditemui di tempat tersebut, Koordinator aksi HMI Jakarta Agus Harta, mengatakan pukul 13.00 WIB nanti pihaknya akan menggelar jumpa pers. Dalam kesempatan itu mereka akan menjelaskan berbagai hal terkait peristiwa semalam dan tuntutan HMI.

“Kemungkinan kita juga akan kembali turun ke jalan,” ujar Agus Harta.

Agus menambahkan, HMI tetap mendesak kepolisian untuk minta maaf atas pengrusakan sekretariat HMI di Makassar. “Kami Juga meminta pencopotan Kapolda Sulselbar kepada Kapolri,” kata Agus.(detikcom/d)

Read more ...